Gubernur Anies Tetapkan Perusahaan Terdampak Covid-19 Tidak Ada Kenaikan UMP 2021

Merdeka. com semrawut Pemerintah Daerah DKI Jakarta menetapkan kebijakan pengupahan 2020 secara asimetris. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, perusahaan terdampak Covid-19 tidak mengalami kenaikan imbalan.

“Bagi kegiatan cara yang terdampak Covid-19, maka kami menetapkan UMP 2021 tidak merasai kenaikan atau sama dengan UMP 2020. Sedangkan, kegiatan yang tak terdampak Covid-19 dapat mengalami kenaikan UMP 2021 yang besarannya mengikuti rumus pada PP No. 78 Tahun 2015, ” ujar Anies, Sabtu (31/10).

Anies menuturkan, penetapan ini telah sepaham dengan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor M/11/HK. 04/X/2020 untuk melakukan penyesuaian penetapan nilai UMP 2021 sama dengan UMP 2020 bagi perusahaan yang terdampak dengan pandemi Covid-19.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut menilai, pandemi Covid-19 sangat berdampak terhadap perekonomian. Untuk itu, pada rangka memberikan perlindungan dan kesinambungan bekerja bagi pekerja buruh, beserta menjaga kelangsungan usaha, perlu dikerjakan penyesuaian terhadap penetapan UMP di dalam situasi pemulihan ekonomi di era pandemi.

Akan tetapi, imbuhnya, masih terdapat sektor daya yang tidak terlalu terdampak makin masih dapat terus tumbuh positif pada masa pandemi ini.

“Sektor-sektor usaha tersebutlah dengan diharapkan dapat menjaga daya beli pekerja/buruh yang akan mendorong tumbuhnya perekonomian di DKI Jakarta, ” tuturnya

Berdasarkan petunjuk tersebut, serta nilai PDB serta inflasi nasional, kenaikan UMP adalah sebesar 3, 27 persen, pantas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, maka Pemprov DKI Jakarta menetapkan besaran UMP DKI Jakarta Tahun 2021 sebesar Rp 4. 416. 186, 548.

Sementara, bagi perusahaan yang terdampak Covid-19, sanggup menggunakan besaran nilai yang cocok dengan UMP 2020 dengan mengajukan permohonan kepada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta.

Besarnya kenaikan upah setiap tahunnya seringkali dianggap menjadi satu-satunya faktor peningkatan kesejahteran pekerja/buruh. Kendati demikian, Pemprov DKI Jakarta berupaya untuk membuat alternatif-alternatif lain selain kenaikan upah di dalam rangka peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh di DKI Jakarta. [bal]