Itu Poin Kesepakatan DPR dan Serikat Pekerja Terkait RUU Cipta Kerja

Merdeka. com awut-awutan DPR bergandengan perwakilan dari organisasi serikat pekerja telah menghasilkan empat poin suara terkait RUU Omnibus Law Membikin Kerja Klaster Ketenagakerjaan. Berdasarkan hasil pembahasan selama dua hari sejak Kamis sampai Jumat (20-21 Agustus) di Hotel Mulia, Jakarta .

“Inilah beberapa kesepakatan yang telah dibuat timus yang telah bekerja sejak tanggal 20 sampai tanggal 21 pada hari ini. Mudah-mudahan semua yang kita sudah umumkan & sudah kita sepakati di sini dapat diimplementasikan ke dalam RUU Cipta Kerja yang akan dibahas oleh DPR dalam waktu cepat, ” kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad pada konferensi pers di Hotel Mulia, Jakarta, Jumat (21/8).

Beserta poin hasil pertemuan tersebut yaitu, pertama soal mendasarkan materi isi klaster ketenagakerjaan RUU Cipta Kegiatan dengan putusan Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan delapan putusan MK menyangkut ketenagakerjaan, yaitu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), upah, pesangon, hubungan kerja, PHK, penyelesaian kontroversi hubungan industrial, jaminan sosial, serta materi muatan lain yang terpaut dengan putusan MK.

Kedua mengembalikan sanksi pidana ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja cocok ketentuan UU Nomor 13 Tarikh 2003 dengan proses yang dipertimbangkan secara seksama.

Ketiga berkenaan dengan hubungan ketenagakerjaan dengan lebih adaptif terhadap perkembangan pabrik, pengaturannya dapat dimasukkan di di RUU Cipta Kerja dan terkuak terhadap masukan publik.

Terakhir, keempat Fraksi-fraksi akan menancapkan poin-poin materi substansi yang disampaikan serikat pekerja/serikat buruh ke dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) fraksi.

Pekerja Tetap Menimbulkan Klaster Ketenagakerjaan Keluar Dari RUU Ciptaker

Terhadap empat point hasil kesepakatan tersebut, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja (KSPI) Said Iqbal mengapresiasi langkah DPR dengan mengakomodasi aspirasi perihal RUU Ciptaker. Tetapi, Dia tetap menginginkan supaya klaster ketenagakerjaan di RUU itu agar dikeluarkan dari RUU Ciptaker

“Sebaiknya klaster ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja sepantasnya dikeluarkan dari RUU Ciptaker bila memungkinkan, apabila mungkin 10 klaster lain ingin cepat-cepat diselesaikan, mau cepat disahkan disahkan RUU Cipta Kerja, ” ujar Said pada kesempatan konferensi pers tersebut.

Said menyampaikan, serikat pekerja dan buruh memahami tujuan sari dari RUU Cipta Kerja yang digagas Presiden Joko Widodo itu. Mereka setuju jika diperlukannya regulasi untuk mempermudah investasi dan membuka lapangan pekerjaan.

“Kita memahami, kami serikat pekerja dan buruh setuju agar investasi hadir secepatnya, izin dipermudah, hambatan investasi dihilangkan. Tetapi secara bersamaan, klaster ketenagakerjaan adalah klaster perlindungan pekerja seluruh Indonesia. Angkatan kerja yang akan masuk pasar kerja selalu akan terlindungi dalam klaster gaya kerjaan, ” tuturnya. [bal]