Kehinaan Anggaran, Dishub Jabar Terkendala Penuhi Fasilitas Lalu Lintas

Merdeka. com – Dinas Perhubungan (Dishub) Jawa Barat masih memiliki pekerjaan sendi yang harus diselesaikan, salah satunya soal pemenuhan fasilitas lalu lintas. Namun, upaya itu harus ditunda karena anggaran yang tidak penuh akibat refocusing untuk penanganan Covid-19 sebanyak 73 persen.

Kepala Dishub Jabar, Hery Antasari mengatakan, dari sekitar 2. 360 kilometer jalan provinsi, 70 upah di antaranya belum terlengkapi kemudahan lalu lintas (faslalin) meliputi pencerahan jalan umum (JPU), marka pekerjaan dan rambu-rambu lalu lintas yang penting untuk keselamatan pengendara.

Lokasinya jalan yang belum terpenuhi fasilitas lalu lintas rata-rata di daerah Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Kuningan (Ciayumajakuning), atau daerah di luar wilayah metropolitan.

“Nah ini hidup provinsinya masih banyak yang gelap, tidak bermarka dan berambu. Mungkin perlu kita kejar, ” ucap dia di Kota Bandung, Rabu (16/9).

Dia melahirkan, anggaran untuk menambah 1 komisi fasilitas lalu lintas itu kemaluan Rp 16 miliar. Hanya sekadar, anggaran Dishub Jabar ikut terdampak refocusing di angka 73 komisi. Anggaran untuk belanja langsung sebesar Rp 61 miliar, Rp 42 miliar antara lain merupakan fixed cost untuk dukungan kantor-kantor wilayah & UPTD se-Jabar.

Pandemi Covid-19, diakui Hery membuat taksiran untuk penyediaan faslalin di Jawa Barat terhambat. Pembangunan faslalin dalam Jabar ditunda hingga 2021, ia memahami bahwa rasionalisasi anggaran untuk wabah itu memang diperlukan.

“Jadi yang non-fixed cost-nya itu Rp 19 miliar selalu, untuk pelayanan transportasi satu tahun. Saya paham bahwa refocusing ini diperlukan untuk penanganan wabah, ” terangnya.

Dengan status ini, dia menargetkan, tahun 2023 fasilitas lalu lintas 55 upah bisa terpenuhi. Target itu belum termasuk mengenai revitalisasi terminal, pelabuhan dan kajian origin destination (OD) hingga pengembangan transportasi masal dengan murah. [fik]