Kementerian PUPR Target FLPP Capai 100 Persen di Oktober 2021

Merdeka. com – Kementerian Order Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Pusat Tata Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) berharap target penyaluran derma Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tercapai 100 komisi pada Oktober tahun tersebut. Direktur Utama PPDPP, Arief Sabaruddin menyampaikan agar seluruh bank pelaksana mempercepat pembagian dana FLPP tahun 2021.

“Kami meminta bulan Oktober, semua target penyaluran dana FLPP tercapai 100 persen sehingga arketipe kerja bank pelaksana bisa segera disesuaikan dan dioptimalkan, ” kata Arief pada Jakarta , dikutip Antara, Rabu (14/4).

Tahun 2021 PPDPP menargetkan penyalurkan persediaan FLPP sebanyak 157. 500 unit senilai Rp19, 1 triliun. Pada 8 April 2021 dana FLPP telah disalurkan sebanyak 22. 750 unit senilai Rp2, 47 triliun atau 14, 44 persen dari target yang ditetapkan oleh pemerintah. PPDPP menilai saat ini belum semua bank pelaksana pencapaiannya sesuai dengan target yang ditetapkan.

Mengenai parameter yang digunakan sebab PPDPP adalah seberapa cepat bank pelaksana merespon antrian Sistem Informasi KPR Bersubsidi (SiKasep), kepatuhan penyampaian berkas asli untuk realisasi FLPP, sosialisasi dan edukasi, ketepatan penyaluran dana FLPP, tindak lanjut surat peringatan, penyediaan stiker/plat KPR Sejahtera sesuai format yang ada, transformasi data debitur, penyediaan seluruh data penyaluran dana FLPP, penyampaian data debitur rajin, penyampaian rekening koran tepat waktu dan rekonsiliasi dan jadwal angsuran serta pelunasan dipercepat sesuai form PKS .

Arief Sabaruddin mengingatkan agar bank pelaksana menindaklanjuti calon debitur yang sudah terdaftar di Sistem Data KPR Bersubsidi tahun 2020.

“Poin ini mencapai 10 persen siap cukup tinggi, semakin lekas bank merespons, nilainya semakin baik. Jika ternyata MBR tersebut tidak sesuai secara bank tertentu, segera dicopot agar calon debitur itu bisa mencari bank asing, ” imbuhnya.

Dia menyoroti masalah sosialisasi dan edukasi FLPP oleh bank pelaksana sesuai secara perjanjian kerja sama yang ada.

“Perlu dilakukan terobosan untuk sosialisasi dan edukasi agar lebih efektif. Masyarakat harus cakap nilai tambah yang itu peroleh dengan mendapatkan sandaran pembiayaan perumahan. Kepedulian umum harus lebih ditingkatkan buat menghuni rumah dan itu harus menyadari bahwa pemerintah hadir di sini, ” ujarnya. [azz]