Kepala Komisi X Dorong Pasal Pelajaran di UU Cipta Kerja Digugat ke MK

Mandiri. com – Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda mengaku kecewa zona pendidikan masih diatur dalam UU Cipta Kerja. Huda mendorong stakeholder pendidikan yang menolak pasal mengenai pendidikan dalam UU Cipta Kegiatan mengajukan gugatan di Mahkamah Konstitusi.

“Saya mendorong kepada teman-teman stakeholder pendidikan yang ngerasa atau menolak pasal 65 kami mendorong menggunakan hak institusinya dengan membawa skema yudisial review ke Mahkamah Konstitusi, ” ujar Huda kepada wartawan, Selasa (6/10).

Huda menjelaskan, paragraf 12 pasal 65 UU Cipta Kerja kental memuat pendidikan difungsikan jadi entitas komersial. Hal itu tidak sejalan dengan Undang-Undang Dasar. Jadi perlu diuji materi di Majelis hukum Konstitusi.

“Terasa sangat kental sekali pendidikan difungsikan jadi entitas komersial itu yang tercatat kita sejak awal karena ini tidak senafas dengan amanat UUD kita, karena itu kita terlanjur stakeholder yang tidak setuju dgn pasal 65 ini untuk, karena yang paling mungkin adalah judisial review. Karena itu ini dimanfaatkan dengan baik, ” kata politikus PKB ini.

Huda mengatakan, belum mengetahui mengapa masih ada pasal klaster pendidikan dalam UU Cipta Kerja. Huda mengucapkan belum mendapatkan penjelasan dari Baleg DPR. Padahal, sebelumnya sudah dicabut.

“Saya belum mendapatkan penjelasan secara utuh ya terkait pasal 65 ini kronologi nya seperti apa kok kenapa pasti masuk belum dapat penjelasan. Belum dapat penjelasan kita komisi X” ucapnya.

Diberitakan, Uni Keluarga Besar Taman Siswa (PKBTS) kaget setelah membaca isi UNDANG-UNDANG Cipta Kerja yang baru disahkan DPR dan pemerintah, Senin (5/10). Dalam beleid baru itu, ternyata memuat sektor pendidikan, khususnya perkara perizinan.

Ketua Umum PKBTS, Cahyono Agus mengungkapkan, real sebelumnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah mengeluarkan klaster pelajaran dari RUU tersebut.

“Paragraf 12 pasal 65 sedang mengatur mengenai perizinan sektor pendidikan melalui Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam UU Cipta Kerja. Keberadaan pasal ini sama saja secara menempatkan pendidikan sebagai komoditas dengan diperdagangkan untuk mencari keuntungan, ” katanya dalam keterangan tulis yang diterima, Selasa (6/10).

Pasal tersebut berbunyi:

Pasal 65
Pelaksanaan perizinan pada sektor pendidikan dapat dikerjakan melalui Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
(2) Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan perizinan pada sektor pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur secara Peraturan Pemerintah. [eko]