KPK Panggil Eks Bupati Bogor Rachmat Yasin

Merdeka. com – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan menjajaki mantan Bupati Bogor Rachmat Yasin dalam kasus dugaan suap & gratifikasi. Rachmat akan diperiksa pada kapasitasnya sebagai tersangka.

“RY diperiksa sebagai tersangka aksi pidana korupsi pemotongan uang dan gratifikasi oleh Bupati Bogor, ” perkataan Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, Kamis (13/7).

Dalam kasus itu, KPK menetapkan Rachmat Yasin, Bupati Bogor periode 2009-2014 dalam peristiwa suap dan gratifikasi. Rachmat Yasin kini dijerat dengan kasus telaahan “memalak” dan “menyunat” para dasar perangkat kerja daerah (SKPD) selama menjabat Bupati Bogor.

Rachmat Yasin diduga meminta, menerima atau memotong pembayaran dari kira-kira SKPD Rp 8. 931. 326. 223. Setiap SKPD diduga mempunyai sumber dana yang berbeda untuk memberikan dana kepada Rachmat Yasin.

Uang tersebut diduga digunakan Rachmat Yasin untuk biaya operasional dan kebutuhan kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Legislatif yang diselenggarakan pada 2013 serta 2014.

Selain tersebut, Rachmat Yasin juga diduga menerima gratifikasi, yaitu berupa tanah seluas 20 hektare di Jonggol, Kabupaten Bogor dan Toyota Velflre senilai Rp 825 juta.

Untuk penerimaan gratifikasi berupa desa seluas 20 hektare, Rachmat Yasin sengaja meminta kepada anak buahnya untuk memeriksa satu bidang tanah seluas 350 hektare. Pemilik negeri tersebut hendak membangun pesantren pada tanah tersebut.

Pada tahun 2010 seorang pemilik negeri seluas 350 hektare yang terletak di Desa Singasan dan Tempat Cibodas, Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor ingin mendirikan Pondok Pesantren & Kota Santri. Untuk itu pemilik tanah berencana akan menghibahkan tanahnya seluas 100 hektare agar pendirian pesantren terealisasi.

Pemilik tanah tersebut kemudian menyampaikan maksudnya untuk mendirikan pesantren pada Rachmat Yasin melalui stafnya. Rachmat Yasin menjelaskan agar dilakukan pengecekan menghantam status tanah dan kelengkapan surat-surat tanahnya.

Pada pertengahan tahun 2011, Rachmat Yasin melayani kunjungan lapangan di sekitar daerah pembangunan Pondok Pesantren tersebut. Menggunakan perwakilannya, Rachmat menyampaikan ketertarikannya terhadap tanah tersebut. Rachmat juga meminta bagian agar tanah tersebut selalu dihibahkan untuknya.

Pemilik tanah kemudian menghibahkan atau memberikan tanah seluas 20 Ha tersebut sesuai permintaan Rachmat Yasin. Diduga Rachmat mendapatkan gratifikasi agar memperlancar perizinan lokasi pendirian Pondok Pesantren dan Kota Santri.

Rachmat Yasin sendiri diketahui baru bebas pada 8 Mei 2019. Dia sebelumnya dijerat dalam kasus suap rekomendasi tukar menukar negeri hutan di Kabupaten Bogor Tarikh 2014 atas nama PT Bukit Jonggol Asri seluas 2. 754 Hektare.

Rachmat Yasin divonis 5 tahun 6 kamar penjara. Dalam perkara yang diawali operasi tangkap tangan (OTT) di dalam 7 Mei 2014, KPK pula memproses FX Yohan Yap (swasta), M Zairin (KepaIa Dinas Pertanian dan Kehutanan Bogor) dan Kwee Cahyadi Kumala, Komisaris Utama PT. Jonggol Asri dan Presiden Penasihat PT. Sentul City.

Reporter: Fachrur Rozie
Sumber: Liputan6. com [eko]