Manipulasi Pengadaan Lahan Rumah DP Nol Rupiah, FITRA Desak KPK Panggil Ketua DPRD DKI

Merdeka. com – Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Misbah Hasan menilai, ada kelalaian dibanding DPRD DKI Jakarta dalam kasus dugaan korupsi logistik lahan oleh Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Hebat, Yoory C Pinontoan.

Dia berpendapat, sebagai lembaga legislatif, sepatutnya turut mengawasi dan mengevaluasi segala temuan dalam program itu.

“Ada pada item pengeluaran pembiayaan dalam APBD. Pasti dibahas sebab Banggar DPRD DKI. Berarti, ketua dan seluruh anggota Banggar pasti mengetahui serta menyetujui. Karena anggaran ini sifatnya multi years, harusnya ada evaluasi setiap tahun dari pelaksanaan program pemasokan lahan ini. Di sinilah ‘keteledoran’ DPRD menurut kami, ” katanya, Selasa (16/3).

Misbah juga menyayangkan pernyataan Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi. Dalam keterangan Pras, tanggungan dugaan kasus tersebut tersedia di pihak eksekutif.

Menurutnya, di kedudukan saat ini, tidak benar jika semua pihak silih lempar tanggung jawab. Untuk itu, ia berharap Bayaran Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Ketua DPRD, Badan Perkiraan dalam kasus rasuah tersebut.

“Saya membakar KPK juga memanggil Kepala DPRD DKI atau Ketua Banggar untuk dimintai keterangan terkait hal ini, ” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi membantah adanya keterlibatan antara dirinya dengan kasus korupsi logistik lahan di Munjul, Tempat tinggal Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur.

“Saya enggak merasa bermain itu. Biarkan saja mereka yang merasakan nanti. Dia sendiri dengan merasakan dosanya, ” ujar Pras pasca menghadiri rapat Komisi B DPRD DKI bersama jajaran Perumda Sarana Jaya, Jakarta, Senin (15/3).

Tidak terima dirinya ikut diseret pada kasus ini, dia merasakan bahwa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan lah yang harus bertanggungjawab atas kejadian korupsi ini. Politikus PDIP itu mengklaim bahwa dirinya hanya menjalankan fungsinya sebagai ketua Badan Anggaran. Tempat mengaku hanya mengesahkan tawaran anggaran yang disampaikan sebab Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

“Ya gubernur (yang bertanggungjawab). Gubernur tahu kok. Makanya periode Wagub enggak bisa menanggapi, enggak ngerti masalah agenda DP Nol Rupiah , ” ujarnya.

“Fungsi saya hanya memegang palu untuk mengesahkan anggaran yang diminta. Perencanaan pertamanya dari gubernur lalu diarahkan ke aku. Jadi pengesahan itu ada di tangan BUMD & eksekutif. Sampai ke pencairan (dana), semua ada Pergub-nya, ” ungkapnya

Terkait fungsi pengawasan kepada potensi penyelewengan anggaran di setiap program daerah, Pras mengatakan bahwa ada Tim Anggaran Pemerintah Daerah ataupun TAPD yang melakukan fungsi tersebut.

“Soal anggaran, ada forum, TAPD dan Banggar. Bukan kami sendiri yang melaksanakan tersebut, ” kata Pras. [fik]