Mendes PDTT Abdul Halim Terima Gelar Doktor Honoris Causa dari UNY

Merdeka. com awut-awutan Menteri Dukuh dan Pembangunan Daerah Tertinggal serta Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mendapatkan gelar Doktor Honoris Causa. Gelar ini diberikan oleh Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) pada Abdul Halim pada Sabtu (11/7).

Rektor UNY, Sutrisna Wibawa mengatakan bahwa Abdul Halim mendapatkan gelar Doktor Honoris Causa di bidang Manajemen Pemberdayaan Kelompok. Gelar Doktor Honoris Causa diberikan usai dua promotor yaitu Prof Dr Yoyon Suryono dan Prof Dr Sugiyono mempelajari portofolio Abdul Halim sejak tahun 1987.

“Sejak tahun tersebut, dia telah berkarir sebagai guru, pembimbing, anggota DPRD, Wakil Ketua DPRD, Ketua DPRD. Hingga saat tersebut mencapai puncak karirnya menjadi seorang menteri, ” ujar Sutrisna, melalaikan keterangan tertulis.

Sutrisna menerangkan dari pengamatan yang dikerjakan promotor, Abdul Halim dinilai terhormat untuk mendapatkan gelar Doktor Honoris Causa. Abdul Halim dinilai mempunyai capaian dan kesuksesan dalam membentuk pemberdayaan masyarakat desa.

Sutrisna menyebut sebelum menjabat sebagai menteri, Abdul Halim telah berkecimpung di pembangunan desa. Sutrisna memaparkan bahwa desa yang kuat hendak berdampak pada kuatnya Indonesia. Arketipe ini disebut Sutrisna menjadi istimewa utamanya di saat krisis yang terjadi bersamaan dengan pandemi virus Corona.

“Dengan membuat yang diberikan ini, kami meminta dapat bermanfaat untuk pembangunan serta pengembangan desa di indonesia, ” ungkap Sutrisna.

Namun dalam orasi ilmiahnya saat menyambut anugerah Doktor Honoris Causa, Abdul Halim mengatakan perlu adanya pemanfaatan data untuk menunjang kebijakan daerah yang berkualitas. Selain itu penerapan data bisa dijadikan bahan data bagi pengambil kebijakan di tempat.

Abdul Halim mengucapkan sejak menjabat sebagai menteri, dirinya langsung melakukan pembenahan data & informasi desa.

“Sejak minggu pertama penugasan sebagai Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, serta Transmigrasi, saya melakukan pembenahan bersangkutan dengan data dan informasi, ” ungkap Abdul Halim.

“Agar dapat dikomunikasikan sampai tingkatan global, Sistem informasi Desa (SID) dikelompokkan ke dalam 17 Bahan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), ” sambung Abdul Halim.

Abdul Halim menjabarkan satu diantara faktor penting dari pengembangan daerah adalah masukan dari masyarakat yang menjadi pemanfaat kebijakan. Masukan tersebut nantinya dikumpulkan menjadi sebuah ringkasan.

“Dilandasi hikmah semasa di pesantren, saya mengajak birokrat untuk memperlakukan aduan masyarakat sebagai amanah Kementerian Desa, Pembangunan Wilayah Tertinggal, dan Transmigrasi. Seluruh aduan harus ditanggapi dan ditindaklanjuti, ibarat petugas customer service melayani pelanggan, ” urai Abdul Halim.

Abdul Halim menerangkan masukan-masukan dari tiap desa dicatat serta dirangkum oleh 19 ribu pendamping lokal desa, 16 ribu pendamping desa di kecamatan, dan seribu pendamping tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan nasional.

Halim menyebut selama menjabat dirinya pun meronce pelatihan kapasitas pendamping, terutama peningkatan kapasitas untuk mencatat dan melaporkan kondisi desa, perubahan harian tiap desa, dan menghubungkan desa dengan pihak lain yang dibutuhkan desa itu sendiri.

“Para pendamping segera menjadi mata & telinga Kementerian Desa, Pembangunan Kawasan Tertinggal, dan Transmigrasi secara lengkap, ” pungkas Abdul Halim. [bal]