Peristiwa Covid-19 Terus Meningkat, KPU Tegaskan Pilkada Serentak Tetap Digelar

Merdeka. com – Jumlah kasus pasti Covid-19 terus bertambah. Hingga 29 Juli kemarin, tercatat 104. 432 kasus positif yang tersebar dalam 514 kabupaten/kota di 34 provinsi dengan luas wilayah zona merah mencapai 10, 31 persen.

Meski terjadi peningkatan urusan positif Covid-19, tidak ada tanda-tanda menunda perhelatan Pilkada Serentak. Kepala KPU, Arief Budiman, mengatakan sesungguhnya bisa saja Pilkada hanya dijalankan di daerah zona hijau Covid-19, namun Arief berdalih bahwa desain pemilihan kepala daerah di Indonesia sudah dibuat serentak.

“Sebetulnya kalau berdasarkan regulasi, bisa saja (tidak dilaksanakan serentak) akan tetapi yang harus diingat adalah desain pemilihan kepala daerah yang dibuat dalam Undang-Undang (UU) itu sebetulnya serentak, ” ujar Arief di diskusi virtual bertema ‘Pilkada Sehat 2020, Apa Syaratnya? ‘ di Rabu (29/7).

Sistem Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Bagian 2 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota sudah resmi disahkan menjadi Peraturan. Pengesahan itu ditetapkan dalam kerap paripurna DPR yang digelar dalam Kompleks Senayan, Jakarta (14/7).

Arief mengatakan bahwa dalam UU Pilkada yang sudah disahkan itu, konsep atau desain Pilkada tentu dilaksanakan secara serentak, tidak dilaksanakan sendiri-sendiri oleh setiap wilayah. Jadi walaupun dalam UU tersebut diatur tentang penundaan Pilkada di sedang pandemi Covid-19, Arief mengatakan bahwa konsepnya masih tetap Pilkada sinkron. Kata ‘serentak’ tidak pernah lepas.

“Itulah mengapa penetapan kepala daerah di periode tersebut, 2015, 2017, 2018 dan 2020 diselenggarakan serentak. Ya karena pola UU itu membuat pemilihan besar daerah serentak dan juga nantinya Pemilu tahun 2024, ” katanya.

“Jadi karena adanya semangat keserentakan, maka Pilkada pasti akan diselenggarakan serentak, ” ungkapnya.

Hak Seleksi Pasien Covid-19 Tak Diabaikan

Arief memastikan pada pilkada serentak semua masyarakat mempunyai hak pilih yang sama. Termasuk masyarakat yang sedang menjalani pembelaan karena terpapar Covid-19.

“Untuk mereka yang dibuktikan secara resmi, memang harus melakukan isolasi mandiri atau dirawat di RS karena positif (Covid-19), di regulasi kita, mereka akan dilayani di tempat mereka dirawat, ” jela Arief.

Bila pasien dirawat di RS, petugas KPPS akan mendatangi RS tersebut, mengantarkan kotak suara sehingga para penderita tetap bisa memilih calon atasan terbaiknya tanpa harus menyiksa dirinya karena harus diisolasi atau dirawat. Selain itu, petugas KPPS harus betul-betul memastikan bahwa pasien Covid-19 yang ia layani merupakan Masyarakat Negara Indonesia (WNI) yang terkonfirmasi positif.

“Yang kita layani di rumah juga kudu ada hasil tes reaktif Covid-19 atau anjuran untuk isolasi sendiri. Tidak bisa kalau semuanya bilang ‘maaf saya sedang diisolasi, hamba harus dilayani di rumah’ Tak bisa itu, ” kata Arief menirukan.

Sebagai penutup, Arief menegaskan kembali bahwa kelompok yang mau dilayani di panti saat Pilkada nanti, maka statusnya harus sebagai orang yang terkonfirmasi positif Covid-19 maupun berstatus jadi suspek. Yang terpenting, harus memberitahu hasil tes Covid-19.

“Harus ada hasil swab atau keterangan dari pihak rumah melempem. Rumah sakit harus menyatakan kalau dia reaktif atau positif Covid-19. Jadi antisipasinya semacam itu, ” katanya.

Nantinya, aparat KPPS akan dilengkapi dengan hazmat juga. Jadi bukan hanya kedok, face shield dan sarung tangan saja. [lia]