Wali Kota Tanjungbalai Punya Harta Rp11 M, Penyidik KPK Robin Pattuju Rp461 Juta

Langgas. com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial. Dia ditetapkan sebagai tersangka sesudah memberikan uang sebesar Rp1, 5 miliar kepada penyidik KPK dari unsur kepolisian AKP Stepanus Robin Patujju.

Berdasarkan Informasi Harta Kekayaan Penyelenggara Negeri (LHKPN) yang diunggah dalam situs KPK, Syahrial final melaporkan harta kekayaannya dalam 4 Februari 2021. Tempat tercatat memiliki harta sejumlah Rp11 miliar.

Politikus Partai Golkar itu memiliki harta berupa negeri dan bangunan senilai Rp9, 145 miliar yang cerai-berai di Tanjungbalai dan Labuhan Batu. Dirinya juga terekam memiliki aset berupa kendaraan baik roda empat maupun roda dua senilai Rp1, 782 miliar.

Kemudian, Syahrial memiliki empat mobil yaitu Mitsubishi Double Cabin tahun 2008 senilai Rp310 juta, Jeep Wrangler tahun 2008 senilai Rp440 juta, Honda CRV tahun 2018 senilai Rp395 juta, dan sebuah mobil luhur, yaitu Mercedes Benz tahun 1965 dengan nilai Rp220 juta.

Tatkala untuk kendaraan roda dua, dia mempunyai motor Harley Davidson tahun 2012 senilai Rp390 juta, Vespa tarikh 1978 senilai Rp17 juta, Honda CG110 tahun 1974 senilai Rp10 juta, Honda C100 tahun 1995 senilai Rp10 juta, dan Honda 90Z tahun 1966 senilai Rp10 juta.

Selanjutnya, dia tercatat mempunyai harta bergerak lainnya senilai Rp342 juta dan kas setara kas Rp396. 783. 179.

Sementara, Penyidik dari unsur kepolisian di KPK sekaligus tersangka penerima dugaan suap serta gratifikasi, AKP Stepanus Robin Pattuju tercatat memiliki harta senilai Rp461 juta. Kejadian itu diketahui dari posisi LHKPN KPK yang dipandang pada Jumat (23/4). Robin melaporkan harta kekayaannya di 30 Maret 2021.

Secara spesifik, tempat tercatat mempunyai tiga bagian kendaraan. Masing-masing motor Yamaha Mio M3 tahun 2015 Rp9 juta; motor Honda Vario tahun 2012 Rp7 juta; dan mobil Honda Mobilio tahun 2017 Rp95 juta. Totalnya Rp111 juta.

Robin juga turut mencantumkan laporan harta bergerak lainnya senilai Rp512 juta serta Kas dan Setara Kas Rp10 juta.
Penyidik muda tersebut juga melaporkan utang senilai Rp172 juta. Sehingga harta keseluruhan miliknya berjumlah Rp461 juta.

Mutlak nilai tersebut lebih luhur daripada harta yang ia sampaikan pada 27 Februari 2020 lalu. Saat itu, total harta kekayaan Robin tercatat senilai Rp280 juta, di mana mantan besar unit satuan kecelakaan serta lalu lintas Polres Salatiga ini belum melaporkan kepemilikan motor Vario dan mobil Honda Mobilio.

Robin ditetapkan KPK jadi tersangka dalam kasus terkaan penerimaan hadiah atau pengakuan oleh penyelenggara negara terpaut penanganan perkara wali tanah air Tanjungbalai tahun 2020-2021.

Ia diduga menyambut Rp1, 3 miliar lantaran Wali Kota Tanjungbalai, M. Syahrial. Selain itu, sejak Oktober 2020 hingga April 2021, Robin juga diduga menerima uang dari bagian lain melalui transfer rekening bank atas nama Riefka Amalia sebesar Rp438 juta.

Diberitakan, Bayaran Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial. Dia ditetapkan sebagai tersangka setelah memberikan uang sebesar Rp1, 5 miliar kepada penyidik KPK sebab unsur kepolisian AKP Stepanus Robin Patujju.

Ketua KPK Firli Bahuri mengungkap siasat MS supaya lepas dari jeratan KPK. “Pada Oktober 2020, SRP melakukan pertemuan dengan MS di rumah dinas AZ (Aziz Syamsudin) Wakil Pemimpin DPR RI di Jakarta Selatan, ” ungkap Firli saat jumpa pers dalam Gedung KPK, Jakarta Daksina, Kamis (23/4).

Saat itu, AZ mengenalkan MS kepada SRP. “AZ memperkenalkan SRP dengan MS karena diduga MS mempunyai permasalahan terkait penyelidikan perkiraan korupsi di Pemerintah Kota Tanjungbalai yang sedang dikerjakan KPK agar tidak terangkat ke tahap Penyidikan serta meminta agar SRP sanggup membantu supaya nanti permasalahan penyelidikan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh KPK, ” tuturnya.

Pertemuan itu berlanjut ke tahap SRP mengenalkan MS kepada MH (Maskur Husain) yang ialah seorang pengacara.

Saat itu, AZ mengenalkan MS kepada SRP. “AZ memperkenalkan SRP dengan MS karena diduga MS mempunyai permasalahan terkait penyelidikan telaahan korupsi di Pemerintah Kota Tanjungbalai yang sedang dikerjakan KPK agar tidak naik ke tahap Penyidikan dan meminta agar SRP bisa membantu supaya nanti permasalahan penyelidikan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh KPK, ” tuturnya.

Pertemuan itu berlanjut ke tahap SRP mengenalkan MS kepada MH (Maskur Husain) yang adalah seorang pengacara.

Pembukaan rekening atas tanda RA adalah inisiatif dari MH yang sudah disiapkan sejak Juli 2020.

“Setelah uang diterima, SRP kembali menegaskan kepada MS dengan jaminan keyakinan bahwa penyelidikan dugaan korupsi di Pemerintah Kota Tanjung Balai tidak akan ditindaklanjuti oleh KPK, ” ujar Firli.

Kemudian, duit suap dari MS digunakan SRP ke MH sebesar Rp325 juta & Rp200 juta. “MH juga diduga menerima uang sebab pihak lain sekitar Rp200 juta sedangkan SRP sebab bulan Oktober 2020 sampai April 2021 juga diduga menerima uang dari pihak lain melalui transfer bon bank segera RA sejumlah Rp438 juta, ” katanya. [ray]